SUMENEP, PAREKAS – Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumenep terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Dalam rangka memastikan kebijakan yang lebih efektif dan terarah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep menggandeng tim ahli dari Universitas Brawijaya (UB) Malang dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029.
Sebagai bagian dari proses perencanaan, Bappeda Sumenep menggelar sosialisasi penyusunan dokumen RPKD pada Jumat, 24 Januari 2025. Acara yang berlangsung di ruang rapat Trunojoyo, Kantor Bappeda Sumenep ini dihadiri oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam penanganan kemiskinan, termasuk Dinas Pendidikan, DPMD, Dinas Pertanian, Diskoperindag, serta Dinsos P3A.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menekankan bahwa penyusunan RPKD ini bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi pedoman utama dalam mengatasi kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan.
“Pendekatan yang digunakan dalam RPKD ini bersifat lintas sektor, sehingga dapat menyelaraskan berbagai program pemerintah dengan kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Arif.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa RPKD tidak hanya menyoroti strategi kebijakan, tetapi juga memastikan penggunaan data yang valid agar program yang disusun lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan akademisi menjadi langkah krusial dalam memastikan akurasi data dan efektivitas kebijakan.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar berbasis data riil, sehingga setiap langkah yang diambil bisa memberikan dampak yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan,” tambahnya.
RPKD 2025-2029 sendiri mencakup beberapa prioritas utama, di antaranya:
Peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat
Peningkatan kualitas hidup yang layak
Jaminan sosial bagi kelompok rentan
Penataan ketenagakerjaan yang lebih inklusif
Selain itu, proses verifikasi data menjadi tahapan penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis data ini, Bappeda Sumenep optimistis bahwa angka kemiskinan di wilayahnya dapat ditekan secara signifikan dalam lima tahun ke depan. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan solusi jangka panjang yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumenep. ***
