SUMENEP, PAREKAS – Pemerintah Kabupaten Sumenep terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan terkoordinasi.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), langkah konkret mulai diambil dengan menggandeng tim ahli dari Universitas Brawijaya (UB) Malang dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029. Dalam rangka mematangkan strategi tersebut, Bappeda Sumenep menggelar sosialisasi pada Jumat, (24/01), di ruang rapat Trunojoyo.
Acara ini dihadiri oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial P3A, Dinas Kesehatan P2KB, Dinas Perikanan, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Kehadiran berbagai instansi ini mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa RPKD bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi pedoman strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan selama lima tahun ke depan.
Dokumen ini dirancang untuk memberikan arah yang jelas dalam menyusun kebijakan yang sistematis, terkoordinasi, serta berbasis pada kondisi riil masyarakat. Dalam penyusunannya, pendekatan berbasis data menjadi faktor utama.
Oleh karena itu, Bappeda menggandeng tim ahli dari UB Malang untuk memastikan setiap kebijakan yang dirancang berlandaskan data yang akurat dan relevan dengan kondisi di lapangan. Keakuratan data dianggap sangat penting, sebab kesalahan dalam pemetaan kondisi sosial-ekonomi dapat menghambat efektivitas program yang akan dijalankan.
Selain berbasis data, strategi lintas sektor menjadi elemen kunci dalam penyusunan RPKD ini.
Kolaborasi antar instansi, baik di tingkat daerah, pusat, maupun dengan sektor swasta, dinilai sangat penting agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih dan bisa lebih efisien. Dalam rancangan RPKD 2025-2029, beberapa fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah meliputi peningkatan produktivitas ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan sektor pertanian, peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan akses kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, serta penguatan jaminan sosial bagi kelompok rentan.
Selain itu, perencanaan ketenagakerjaan juga menjadi prioritas guna menciptakan pasar kerja yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja di masa depan.
Sebagai langkah awal dalam implementasi program ini, proses verifikasi dan validasi data dilakukan guna mengidentifikasi kelompok sasaran utama yang benar-benar membutuhkan intervensi kebijakan. Dengan adanya data yang lebih akurat, program yang dirancang diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sumenep.
Kepala Bappeda Sumenep menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, bukan sekadar formalitas belaka.
Dengan adanya sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan, program penanggulangan kemiskinan di Sumenep diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.***
