SUMENEP, PAREKAS – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tengah mempersiapkan strategi jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan di wilayahnya. Dalam rangka penyempurnaan rencana tersebut, Bappeda Sumenep menggelar Diseminasi Laporan Akhir Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029 pada Rabu, 11 Desember 2024 lalu.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa RPKD ini bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi acuan utama dalam menentukan kebijakan pengentasan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan.
“Dokumen ini merupakan hasil kajian mendalam yang akan menjadi pedoman dalam menurunkan angka kemiskinan di Sumenep secara sistematis,” ujar Arif.
Dalam proses penyusunannya, Bappeda Sumenep melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dari Universitas Brawijaya serta pemangku kepentingan lainnya melalui forum diskusi kelompok terarah (FGD). Pendekatan berbasis data dan kajian ilmiah ini dilakukan untuk memastikan strategi yang dirancang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Selain memetakan faktor penyebab kemiskinan, RPKD 2025-2029 juga memuat rencana aksi tahunan yang dirancang untuk menghasilkan dampak konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arif menekankan bahwa upaya ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif dari sektor swasta, BUMN, BUMD, serta lembaga sosial seperti Baznas melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif agar program pengentasan kemiskinan ini berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi warga Sumenep,” tambahnya.
Forum diseminasi ini juga dimanfaatkan sebagai ajang untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, sehingga program yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran. Dengan mengedepankan kolaborasi multisektor, Pemkab Sumenep menargetkan pengurangan angka kemiskinan yang lebih signifikan dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan.***
