SUMENEP, PAREKAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, menggelar agenda penting terkait arah pembangunan daerah, yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) untuk RKPD Tahun 2026.
Dalam momen yang sama, juga digelar Forum Konsultasi Publik untuk menyusun rancangan awal RPJMD periode 2025–2029.
Forum ini menjadi sarana dialog terbuka antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat untuk menghimpun gagasan serta aspirasi demi merumuskan kebijakan pembangunan yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Arif Firmanto, dalam pemaparannya menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa lepas dari kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.
“Kita harus pastikan setiap langkah kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, bukan hanya sebatas pemenuhan administratif,” ujar Arif saat menyampaikan sambutannya, Kamis (27/3).
Ia menambahkan, bahwa Pemkab Sumenep telah menerima ratusan masukan dari masyarakat, tepatnya 912 usulan yang dikirim melalui aplikasi SIPD RI. Sementara itu, dari DPRD, terdapat 933 pokok pikiran yang juga diajukan untuk dipertimbangkan.
“Semua masukan itu akan diseleksi dan diverifikasi agar bisa disesuaikan dengan arah prioritas pembangunan yang kita susun,” sambungnya.
Menurut Arif, dokumen RPJMD merupakan acuan strategis yang mencerminkan visi dan misi kepala daerah, sekaligus menjadi peta jalan pembangunan lima tahunan. Dalam penyusunannya, sejumlah aspek penting seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan dijadikan tolok ukur utama.
Dalam forum ini turut dipresentasikan capaian indikator pembangunan. Salah satunya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami kemajuan dari angka 67,74 persen di tahun 2021 menjadi 69,78 persen pada tahun 2025.
Selain itu, tingkat kemiskinan juga menunjukkan perbaikan, menurun dari 19,22 persen di tahun 2021 menjadi 17,78 persen pada tahun 2024.
“Capaian ini patut diapresiasi, tapi kita tidak boleh berhenti. Harus terus kita tekan angka kemiskinan agar kesejahteraan masyarakat semakin merata,” tegas Arif.
Sementara itu, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan, bahwa forum Musrenbang bukan sekadar ajang seremonial, melainkan langkah nyata dalam mewujudkan pembangunan yang terarah dan berdampak.
“Musrenbang ini jangan dianggap hanya sebagai kewajiban formal. Ini adalah ruang strategis untuk memastikan bahwa arah kebijakan yang kita rancang benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” kata Bupati Fauzi.
Bupati Fauzi juga menyoroti pentingnya penerjemahan dari perencanaan ke implementasi. Ia mengajak seluruh jajaran untuk mengubah paradigma penganggaran dari pendekatan berdasarkan fungsi anggaran menjadi pendekatan berbasis prioritas program.
“Kita harus pastikan setiap rupiah yang dikeluarkan membawa dampak langsung bagi masyarakat. Jangan hanya terjebak pada pelaporan indah di atas kertas,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan harus menyentuh seluruh kawasan, tidak hanya wilayah daratan.
Dengan kondisi geografis Sumenep yang terdiri dari banyak pulau, pemerataan pembangunan menjadi sebuah keharusan.
“Kita tidak boleh membiarkan ada wilayah yang tertinggal, terutama di daerah kepulauan. Kebijakan pembangunan harus menyentuh seluruh pelosok,” tandasnya.***
