SUMENEP, PAREKAS– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), menggelar audiensi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia. Pertemuan ini berlangsung di Aula Potre Koneng pada Rabu, (22/01), dan dihadiri oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam audiensi tersebut, dua isu strategis menjadi sorotan utama, yakni pengembangan Blue Economy serta peningkatan konektivitas transportasi kepulauan, khususnya di wilayah Kepulauan Kangean.
Kepala Bappeda Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP, M.Si, IPU, menegaskan bahwa konektivitas antarwilayah dan pendekatan ekonomi biru merupakan prioritas dalam pembangunan daerah kepulauan.
“Pengembangan konektivitas melalui transportasi laut, darat, dan udara menjadi fokus utama kami. Selain itu, penerapan konsep blue economy yang berkelanjutan bertujuan untuk menjaga sumber daya laut tetap lestari serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Blue Economy, sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan, mengedepankan pemanfaatan sumber daya kelautan secara efisien tanpa mengorbankan ekosistem laut. Di sisi lain, optimalisasi transportasi kepulauan menjadi kunci dalam mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik yang lebih baik.
Dalam audiensi ini, Bappeda Sumenep dan Bappenas RI membahas secara komprehensif berbagai tantangan di wilayah kepulauan, termasuk:
Pemenuhan kebutuhan dasar: pangan, air bersih, dan energi.
Akses layanan publik: pendidikan dan kesehatan.
Pengembangan infrastruktur: transportasi darat, laut, dan udara.
Potensi ekonomi: sektor perikanan dan pertanian.
Sebagai tindak lanjut, informasi dari audiensi ini akan diperkuat melalui kunjungan lapangan ke beberapa lokasi strategis, di antaranya:
- Kantor PT. Garam Kalianget
- RSUD Abuya Kangean
- SMP di Arjasa
- Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Arjasa
Hasil dari audiensi dan kunjungan lapangan ini akan menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan konektivitas kepulauan dan implementasi ekonomi biru.
“Selain membantu merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, langkah ini juga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029,” tutup Arif Firmanto.
Dengan inisiatif ini, Pemkab Sumenep berharap dapat menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat kepulauan.***
